Pengacara yang mewakili korban pencabulan yang dilakukan oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Singkawang mengungkapkan bahwa pelaku menerapkan beberapa strategi untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakannya. Kasus ini telah menarik perhatian masyarakat luas dan memicu protes keras terhadap perilaku pelaku.
Menurut pengacara, pelaku berusaha membalikkan fakta dan mengalihkan fokus dari tindakan kriminal yang dilakukannya. Pertama, pelaku mengklaim bahwa insiden tersebut merupakan kesalahpahaman, mencoba menciptakan narasi bahwa korban telah salah memahami situasi. Kedua, pelaku berupaya untuk merusak reputasi korban dengan menyebarkan informasi palsu yang dapat menodai nama baiknya.
Ketiga, pelaku memanfaatkan posisinya sebagai anggota DPRD untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar. Ia berharap dapat menggunakan kedudukan dan jabatannya untuk terhindar dari sanksi hukum. Situasi ini menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan meminta pertanggungjawaban para pejabat publik.
Pengacara korban menegaskan bahwa mereka akan terus berjuang untuk keadilan. Mereka berkomitmen untuk menggali bukti dan fakta yang mendukung agar pelaku dapat diadili sesuai hukum. Dukungan dari masyarakat juga sangat dibutuhkan agar kasus ini tidak diabaikan dan pelaku menerima hukuman yang setimpal.
Kasus ini mengingatkan kita tentang pentingnya melindungi hak-hak korban dan menuntut keadilan, terutama ketika pelaku merupakan seorang pejabat publik. Masyarakat diharapkan bersatu dan mendukung proses hukum yang tengah berlangsung demi memberikan pelajaran kepada para pelaku kejahatan seksual di tanah air.
